Provide Legal Assistance to Civil Servants in Positions as Actors of Goods / Services Procurement in Local Government Agencies with Justice and Legal Certainty
Abstract
One of the guarantees of legal protection that must be provided is legal aid. As stated in paragraph (2) and paragraph (9) of Article 21 of Law 20 Year 2023 On State Civil Apparatus, hereinafter referred to as Law No. 20 Year 2023 jo. Article 308 (3) of Government Regulation No. 11/2017 on the Management of Civil Servants, hereinafter referred to as Government Regulation No. 11/2017, states that the government is responsible for providing legal assistance to civil servants (PNS) in cases related to the performance of their duties. At present, civil servants who face legal problems are most often legal problems related to criminal offenses, especially corruption. By looking at the above, of course, there are several problems that are built, namely, ontologically, questioning the reason for the law that requires the government to provide legal assistance to civil servants. Epistimologically, the ways and methods of providing legal assistance to civil servants, especially in their position as actors in the procurement of goods and services in the government region, Furthermore, axiologically, the principle of legality in the implementation of government (Wetmatigheid van Bestuur: matters of authority, procedure, and substance) provides a guarantee of protection in the form of legal assistance. In the context of legal problems, this legal problem is related to the "incompleteness of norms" between the Law on the State Civil Apparatus, which, in the course Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus. Actually, it has been implicitly regulated in Article 308 paragraph (1) letter d of PP RI No. 11/2017, but incompletely, which emphasizes that the government is obliged to provide protection in the form of legal assistance. This legal assistance consists of providing information or opinions on rights and responsibilities in specific situations, disputes, lawsuits, or legal proceedings, which may be judicial, semi-judicial, or other.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Astuti, L. S. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara. Jurnal Education and Development - Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 8(1).
Hadjon, F. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi). Peradaban.
Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. Refleksi, 17(2), 193–204. https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205
Kusumaatmadja, M. (2017). Pendidikan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 24(6). https://doi.org/10.21143/jhp.vol24.no6.1056
Mertokusumo, S. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi,. Yogyakarta: Liberty.
Prasetyo, A. D., Abdul Rachmad Budiono, & Shinta Hadiyantina. (2022). Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law. Media Iuris, 5(2). https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165
Sumarsih, S. (2022). PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE. Muhammadiyah Law Review, 6(1). https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843
Triwulandari, A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3). https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552
Van Hoecke, M. (2016). Methodology of Comparative Legal Research. Law and Method. https://doi.org/10.5553/rem/.000010
Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659)
SIPP (pn-palangkaraya.go.id)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 mengenai pengunduran diri PNS yang mengikuti kontestasi politik
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015 mengenai PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan belum tersedia lowongan jabatan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5711
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.