Notary’s Responsibility after the Transfer of the Place of Work to The Completeness of the Notary Protocol in West Sumatra
Abstract
The authority of the notary is very susceptible of legal violations. The role of the supervisory board is very important to maintain the notary profession in carrying out the authority. Law enforcement is urgently needed when a violation arises, in which a troubled notary must be sanctioned. The objectives of this study are: 1) to find out the transfer process of notary’s place of work, 2) to find out the notary’s responsibility after the transfer of his/ her place of work toward the completeness of the notary protocol, 3) to find out the legal consequences if a notary, who does the transfer of his/ her place of work, does not complete the notary protocol in the area of West Sumatra. This study applies juridical empirical approach using secondary and primary data types. The Regional Supervisory Board of Padang City mentioned that the causes of legal violations committed by a notary in Padang City are that (1) the notary likes to accept a work that is not in accordance with the date stated in the deed and (2) the notary often does not see the client directly. Prevention for legal violations committed by the notaries in Padang City can be carried out by conducting socialization and direct observation to the field. If a legal violation committed by a notary occurs, the action that needs to be taken is to carry out the inspection process to prove whether or not the notary has committed a violation.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agus Santoso, H.M. (2015). Hukum. Moral dan keadilan. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
Cane, P., & Kritzer, H. (Eds.). (2010). The Oxford handbook of empirical legal research. OUP Oxford.
Darus, M. L. H. (2017). Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta : UII Press.
Farma, F. (2016). Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
Fitriyeni, C. E. (2012). Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris. KANUN: Jurnal Ilmu Hukum, 14(3), 391-404.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kusumawati, L. (2001). Tanggung jawab Jabatan Notaris (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
Lexy, J. M. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana.
Mayer, D. (2008). "Notary document processing and storage system and methods." U.S. Patent Application No. 11/586,118.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Tata Cara Perpindahan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Phillipus, M. H. (1986). Makalah Tentang Wewenang. Surabaya: universitas airlangga.
Salim, H. S. (2016). Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakatra : PT. Raja Grafindo Persada.
Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
San AP, K. A. (2018). Review Of Legal Execution Testment And It's Problem (Studi in Sunarto, SH Notary Public Office Surakarta). Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum, 3(2).
Sukisno, D. (2008). "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 20.1
Sukmadinata, N. S. (2007). Metode penelitian. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. John Wiley & Sons.
Undang Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i1.570
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.