Analysis of the Importance of Regulating Cyber Gender-Based Violence (KBGS) in Indonesia Based on the Perspective of Legal System Theory
Abstract
Cyber gender-based violence (KBGS) is a form of gender-based violence carried out partially or fully with information and communication technology. Currently, there are many cases of cyber gender-based violence (KBGS) that occur, but regulations regarding various forms of cyber gender-based violence (KBGS) have not been regulated comprehensively so they have not received proper handling. The purpose of this study is to determine the urgency of regulating cyber gender-based violence (KBGS) in the legal system in Indonesia through handling cases of cyber gender-based violence (KBGS) that occur. This research uses normative juridical law research methods using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of this study show that various regulations related to cyber gender-based violence (KBGS), namely Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts do not specifically and comprehensively regulate the form and handling to protect victims of cyber gender-based violence (KBGS). In the study of cyber gender-based violence (KBGS), namely the case of Baiq Nuril in Decision No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Cassation Decision No. 574 K/Pid.Sus/2018, and Review Decision No. 83 PK/PID. SUS/2019 shows that cases of cyber gender-based violence (KBGS) have not received justice in handling properly, and even tend to be able tore-victimize and criminalize victims. Based on considerations of legal structure, legal substance and legal culture, indicate that the legal system has not run well. Thus, there is a need for comprehensive regulation of cyber gender-based violence (KBGS).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Book
Friedman, Lawrence M. 1969. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Soge Foundation.
Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Penerbit Nusa Media, April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman. 1969. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press.
Rhona K.M. Smith, D. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGARA. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Wiranata, I Gede A.B., 2017, Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
Journal
Arief, Anggreany, ”Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya”, PETITUM, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018.
Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni,”Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan”, Supremasi Hukum Vol. 9, No. 2, November 2020.
Cusack, Simone, Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang SetaraterhadapKeadilanbagi Perempuan dalam KasusKekerasanBerbasis Gender, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.
Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar,”Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Juni 2020.
Fathanudien, Anthon.” ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER”, Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi,”Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia”, Lex Renaissan, Vol. 6 , No. 4, Oktober 2021.
Irianto, Sulistyowati, Perempuan dan Hukum ( Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), Bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
Mukminto, Eko,” Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian”, NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 1, Juni 2020.
Nur Laila Hafidhoh, dkk., Pengalaman Advokasi Dan Implementasi Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap SistemPeradilanPidanaTerpadu(SPPTPKKTP)DiJawaTengah, LRC-KJHAM, Semarang.
Restikawasti, Aulya Enggarining,” ALASAN PEREMPUAN MELAKUKAN VICTIM BLAMING PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL”, JCMS Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kertas Kebijakan”, Komnas Perempuan.
Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia,” KETIDAKADILAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI DI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA”, Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan, Volume 05 No. 01 Januari-Juni 2022.
SulistyowatiIriantom, L.I. Nurtjahyo, Perempuan Di Persidangan, PemantauanPeradilanBerperspektif Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
Internet
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di tengah-covid-19, CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2021. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan, CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2022. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tanjung-karang.html,diakses pada tanggal 15 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.
Laws and Regulations
Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Law Number 22 of 2008 concerning Pornography.
Law No. 12 of 2022 concerning the Law on Sexual Violence (TPKS Law).
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4614
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.