Executorial Strength of Community Communication Services Recommendations in Settlement of Case Assumptions of Human Rights Violations
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aminullah. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia. JUPE, 3(3), 5–15.
Balitbangkumham Ministry of Law and Human Rights Balitbangkumham Ministry of Law and Human Rights. (2020). Peta Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://sipkumham.balitbangham.go.id/
Ilmar, A. (2016). Hukum Tata Pemerintahan (Edisi ke 2). Prenadamedia Group.
KontraS dan OAK Foundation. (2014). Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat Di Indonesia (Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara.
Lestari, D. (2007). Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(4), 499. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no4.157
Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12–25.
Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an. Jurnal Online Studi Al-Qur An, 15(2), 219–234. https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05
Nasution, B. J. (2011). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Edisi ke 1). CV.Mndar Maju.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, (2016).
Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-201, (2011).
Puspa, I. W. (2020). Wawancara dengan I Wayan Puspa SH.,MH, selaku tim pelaksana Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan mantan Kepala Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.
Sizi, B. R. C. (2020). Wawancara dengan Baiq Rara Charina Sizi, SH.,MH selaku anggota tim pelaksana Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 Juni 2020.
Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151–168.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2413
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.