The Effect of Implementation of Tax Sanctions on Private Tax Observation (Case Study in Dompu District)
Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the effect of the implementation of tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers in Dompu Regency and to find out and analyze the quality of services to taxpayers in Dompu Regency. The type of research used is empirical legal research, the statutory approach method, the conceptual approach and the sociological approach. Based on the results of the study, the implementation of tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers in Dompu Regency that does not have a significant effect on the level of taxpayer compliance, this is indicated by the data in 2016 up to 2019 there was a decrease in the rate of tax revenue in Dompu Regency. services to taxpayers in Dompu Regency are run by the Dompu Tax Counseling and Consultation Service Office, which is in the medium category based on survey results from variable data and indicators according to public service standards and Ombudsman surveys.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Book and Journals
Achmad Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
Hadzil, Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya Uu No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan, Syiah Kuala Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 (2) Agustus 2019, hlm. 222-235.
Lawrence B. Sawyer, Journal, Taxation and Business Law “Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?”, Department of Accountancy, Finance and Information Systems, University of Canterbury, diakses dari situs http://www.austlii.edu.au/
Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Diterjemahkan oleh M.Khozim, Cet. Ke-4, Nusa Media, Bandung, 2011.
Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah,Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang, Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 2 Oktober 2017.
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
________________, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1, Cet. Ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016.
Yustinus Prastowo, 2017, Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak(I),https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1
Law and Regulation
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Burgerlijk Wetboek (An: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.Ke-35, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, LN Tahun 2007 Nomor 85.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-UndangNomor 5 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan TataCara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.
Internet
Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id
https://economy.okezone.com/read/2016/04/26/20/1373204/penunggak-pajak-rp4-7-miliar-di-ntb-dipenjara, publikasi pada Selasa 26 April 2016, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.
https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita,diakses pada tanggal 29 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1858
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.