Disparity of Judges' Decisions on Perpetrators of Tax Crime (Supreme Court Decision Number: 196 PK/Pid.Sus/2017)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Angraini Putri, Fauzan Muzakki, Muhammad Qadar Ramadhan, Siti Rachma. 2021. Disparitas Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI, Jurnal Ikamakum, Volume 01, Nomor 2.
Cesare Beccaria. 1995. On Crimes and Punishments and other Writings, Cambridge: University Press, 1995.
Direktur Jenderal Pajak. 2016,. https://www.kompasiana.com/zakizaki123/60fe3b381525107a981afd62/kurangnyakesadaran-masyarakat-dalam-membayar-pajak, diakses 20 November 2022.
Edy Os Hieriej. 2016. Hukum Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
H. Eddy Djunaidi Karnasudirja. 1983. Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta: Pengadilan Kudus.
Hadari Djenawi Tahir. 1982. Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Alumni.
Ibnu Syamsi. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Rineka Cipta.
Irfan Ardiansyah. 2017. Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya), Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017. Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. 2014. Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Policy Paper.
Muhammad Rusli. 2013.Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta: Uii Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Putusan Mahkmah Agung Nomor 196PK/Pid.Sus/2017.
Soerjono Soekanto 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers.
Theo Krishnanda. 2015. Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid. Sus/2013 & No. 2223 K/Pid. Sus/2012). Diss. Fakultas Hukum.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4394
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.