The Ideal Guidance and Supervision in Management of Village Funds by Aceh Besar District Inspectorate
Abstract
In the context of participating in realizing people's welfare through village funds, the Aceh Besar District Inspectorate has endeavored to provide guidance and supervision as much as possible and of course in line with various relevant regulations. This is evidenced by the implementation of routine guidance and supervision when carrying out inspections in the field as well as periodic routine outreach activities. Nevertheless, problems related to village funds are still very difficult to avoid in the field. This is due to several factors that hinder the process of guidance and supervision carried out by the inspectorate. Therefore, this study will examine the various factors that impede the performance of the inspectorate and thoroughly discuss the efforts that can be made as countermeasures in increasing guidance and supervision in Aceh Besar District.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adira Fairus. (2020). Mengenal Desa dan Pemerintah Desa, Sejarah Pengaturan Desa di Indonesia, kedudukan Desa dan Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Asas Penyelenggaraaan Pemerintah Desa, Mekanisme Pengelolaan Pemerintah Desa, Yogyakarta, Pixelindo.
Atok, A Rosyid Al. (2016). Negara Hukum Indonesia, Makalah disampaikan dalam Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, dengan tema “Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila”, Jum’at, 22 April 2016.
Azika Zena Amelia, Suhaimi. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.2(2), Mei 2018, pp. 444-452.
Azhari, Aidul Fitriciada. (2016). “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 4 Vol. 19.
Bintoro Wardiyanto. 2016. Otonomi dan Rekognisi Desa: Perubahan ke arah Good Village Governance (GVG), Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Editor: Bintoro Wardiyanto Siti Aminah Ucu Martanto, Surabaya, Airlangga University Press.
Damang, (2022). Efektivitas Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2 accesed on May 21, 2022 pukul 16.00.
Haposan Siallagan. (2016). “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016.
https://aceh.tribunnews.com/2021/12/14/2022-aceh-besar-dapat-dana-desa-rp-415-miliar-berkurang-rp-22-m-dibanding-2021-pakai-untuk-ini.
Indrawati Nunu1, Jullie J. Sondakh, Winston Pontoh, (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" Volume 8 Nomor 1.
Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3(1), April 2019, pp. 53-62.
Irwan Polidu, et.al, (2020). Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, Jurnal Law Review, Volume XX, Nomor 2-November 2020.
Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenadamedia Group.
Kadar Slamet, (2013). Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Made Suwandi. (2002). Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien), Direktur Fasilitasi Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung.
Mariana, Darmawan, Suhaimi. 2019. Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Membuka Kantor, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 3, Desember 2019, pp. 473-486.
Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, https://www.ejournal.undip.ac.id Accesed December 2022.
Sujamto. (1996). Aspek-aspek pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Yulia Neta. (2012). Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4375
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.