Confiscation of Assets Resulted from Money Laundering to Return State’s Loss
Abstract
One of the forms of money laundering is when a government official gets money or asset illegally then reinvest them to make them considered-legitimate money or asset. Money laundering crimes in Indonesia are increasingly diverse. The Indonesian government’s efforts to confiscate assets resulted from criminal acts are often considered ineffective. Therefore, it is important to examine the effectiveness of the Indonesian Law on Money Laundering in the implementation of Asset Confiscation. This study used normative juridical legal research method. It was carried out through the examination on library materials or secondary materials. The study also used legal and conceptual approaches. The results of the study indicate the importance of a law that covers confiscation of assets to run the confiscation of assets run effectively.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Books
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) and Kementerian Luar Negeri, Komitmen Indonesia pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018, Jakarta: KPK and Kementerian Luar Negeri, 2019.
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2016.
R Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Aparat Penegak Hukum, Politea, Bogor, 1982.
Ridwan Arifin, (et.al) Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS). Jakarta, 2016.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
Yenti Ganarsih,. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan- nya di Indonesia. Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2016.
Other Documents
Abvianto Syaifulloh, in discussion (personal interview) discussing abour barriers to asset confiscation, JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI, August 26, 2021.
Dessy Rochman Prasetyo, Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 24, 2016.
Hibnu Nugroho, Budhiyono, Pranoto, “Investigation of the Crime Of Money Laundering In Assets Withdrawal”, DE JURE, Vol. 16 No. 1, 2016.
Krisdianto, “Implikasi Hukum Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya telah Dialihkan pada Pihak Ketiga”, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, December 2015.
Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, Issue 1, 2021.
Ridwan Arifin, Indah Sry Utari, Herry Subondo, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantas Korupsi di Indonesia”, Indonesia Journal of Criminal Law Studies, Vol. 1, No. 1, 2016.
Tim Pengkinian NRA Indonesia, “Pengkinian Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015”, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2019.
Tri Raharjanto, Perampasan Harta Terpidana Korupsi dalam Prespektif Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Politikologi, Vol 3, No. 1, 2015.
Legal Documents
Assets Confiscation Law Draft of 2012
The Law Number 31 of 1999 on The Corruption Eradication [Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi].
The Law Number 8 of 2010 on The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering [Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang].
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i1.3397
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.