The Effect of Financial Performance on Performance Accountability of Regency/City Governments in Indonesia
Abstract
This research is intended to provide empirical evidence of the influence of financial performance on the accountability of city government performance in Indonesia. The sample in this study is 1226 district / city governments in indonesia 2012-2014. The data is formed into a combined panel data between time series data and cross section data that is processed using multiple regression model. Financial factors are proxied by regional financial independence, activity ratios, ratios of development function, intergovernmental income, and fiscal capacity. The results of this study indicate the ratio of regional financial independence, health ratio, fiscal capacity positively affect the performance accountability of local governments in Indonesia. While the ratio of development activities and intergovernmental income does not apply to the performance accountability of local governments in Indonesia.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akbar Suwardi. (2012). Data Panel : Teori Dasar dan Aplikasi di Stata. In Lab Komputasi lmu Ekonomi-FEUI.
Azhar, M. K. S. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.
Cahya, A. M. (2010). Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). DETERMINAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Indonesia, 5(1), 1–14.
Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Daerah. In Yogyakarta: UPPAM-PYKPN.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keangenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 53–64.
Harianto, D., & Hariadi, P. (2007). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Simposium Nasional Akuntansi X.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1967). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(10), 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 3, 1–11.
Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 7(1).
Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia.
Mardiasmo, Dr, MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2002). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik.
Nafsi Hartoyo, SE, M. A. (2014). Optimalisasi PAD Untuk Peningkatan Kinerja Pemda. 1–4.
Nurdin, F., & Drs. Nurkholis, M.Buss., Ph.D., A. (2004). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 17.
Probst, A. (2009). Performance measurement, benchmarking & outcome-based budgeting for wisconsin local government. Local Government Center
Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, I(1), 31–42.
Saragih, J. P., & Khadafi, M. S. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Ghalia Indonesia.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business. Edisi enam. In Jakarta: Salemba Empat.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada pemerintah daerhah Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Sebelas Maret.
Sumtaky, M., Grahita, C., & Anwar, S. (2018). Effect of elements of regional financial management towards SKPD regency/city performance and its implication on public service. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research. 4(2), 73-86. https://sloap.org/journals/index.php/irjeis/article/view/128
Suryanto. (2004). Menyoal Desentralisasi Fiskal : Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. 1–13.
Susilo, G. T. B., & Hariadi, P. (2007). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI OTONOMI.
Widodo, J. (2001). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. In Malang: CV. Citra Malang.
_____. Undang-Undang RI No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
_____. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.
_____. Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
_____. www.bps.go.id
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2851
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.