The Use of the Notary Protocol That Is Stored Digitally as Evidence in the Court
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Books
Ghansham Anand, Karaktaristik Jabatan Notaris, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014
Azhari, Hukum Bisnis dalam Era Globalisasi, Banda Aceh, Percetakan Bandar, 2018.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006.
A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015.
Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, Alumni, 1992.
Journals
Mohamat Riza Kuswanto, 2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, Jurnal Repertorium, Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017, Surakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret.
Allamudin Al Faruq dan Riri Lastiar, 2015, Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2, No.2, Juli 2015, Universitas Gajah Mada.
Triyanti, 2015, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris, Jurnal Repertorium Volume II No. 2 Juli-Desember 2015, Surakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret.
Minanoer Rachman, Ketua Pengadilan Negeri Tuban & Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi, Bahan Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Syamsir, 2019, Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, Vol. 1 No.2 Tahun 2019.
Muhamad Saifudin, Rancang Bangun Sistem Digitalisasi Dokumen Menggunakan Metode Visible Watermark Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sayung, http://journal.stekom.ac.id/index.php/JurnalMhs/article/download/90/84
Legislation
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Peraturan Jabatan Notaris.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, State Gazette No. 14 of 2006.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2507
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.