Juridical Implications of Subject Limitation of Liability Rights in Electronic Services
Abstract
This study aims to identify the legal construction and legal implications of the limitations of the legal subject of the mortgage provider in the electronic mortgage service system, as well as the legal protection of the legal subject of the mortgage provider in the electronic mortgage service system. The theory used is the theory of legal certainty, the theory of legal norms hierarchy and the theory of legal protection. The limitation of the subject of the mortgage provider in electronic mortgage services results in a conflict of legal norms which in the Mortgage Law does not limit the subject of the mortgage provider, and results in no longer validity of third parties as providers of mortgage rights who are not debtors. Then the legal protection is not much different from the previous process of imposing mortgage rights, the difference is in technical matters regarding documents that are now being carried out using electronic documents which are also electronic evidence.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Book:
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1997
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996
Irwansyah Lubis dkk., Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mitra Wacana Media,Sinar Grafika, Jakarta, 2018
J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung 2007
Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2006
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
Nurwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008
Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan, Jakarta 1999
Remy Sjahdeini,Hak TanggunganAsas-Asas,Ketentuan-Ketentuan Pokok,dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung 1999
Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari, Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai pengganti sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang, Visimedia, Jakarta, 2016
Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2016
Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian DisertasiDan Tesis, Rajawali pers (buku ke 2), Jakarta, 2014
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia ,UI-Press, Jakarta, 2007
Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Argaria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta, 2017
Law and Regulations:
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang- undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
Indonesia, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 686)
Research Thesis, Dissertation, Paper, and Scientific Journals:
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita VI, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990
Bappenas,Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanpa tahun
Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Petunjuk Teknis Pelayanan Hak Tanggugan Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta 2020
Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K., Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2018
Other Sources (Dictionary, Website, Internet, etc)
Henry Sinaga,https://www.mistar.id/opini/ht-elektronik-tidak-berkekuatan-hukum/,tanggal 7 Juni 2020
Kamus Besar Bahasa Indonesia,https://kbbi.web.id/harus
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2156
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.